Dinas Sosial (dinsos) Kabupaten Bintan terus menggenjot pertumbuhan ekonomi masyarakat menengah bawah. Dalam menjalankan program penanganan fakir miskin tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan selalu bersinergi dengan pihak Kementerian Sosial (Kemensos) RI dan juga Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) melalui Dinas Sosial Provinsi (Dinsos) Kepri. Hal ini dilakukan supaya program tersebut bisa berjalan maksimal dan tercapai tujuan yang diinginkan.

 

Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Sosial, Jenny Elvia mengatakan, di tahun 2017 Dinsos Bintan menerima bantuan langsung dari Kemensos maupun dana dekonsentrasi lewat Dinsos Kepri ini telah dikucurkan sebesar Rp 2,25 miliar. Dana tersebut untuk 70 Kelompok Usaha Bersama (Kube) Produksi/666 keluarga penerima manfaat (KPM), dan 400 usaha ekonomi produktif pesisir, serta 4 Kube jasa E- Warong wilayah perdesaan di Kabupaten Bintan. Dana ini diharapkan mampu meningkatkan potensi kewirausahaan dan kemandirian masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah dan fakir miskin.

Jenny menekankan bahwa dana ini bertujuan untuk pengembangan usaha masyarakat dan menumbuhkan jiwa enterpreneurship masyarakat ekonomi menengah ke bawah, terutama fakir miskin.

“Namun untuk mendapatkan bantuan ini harus memenuhi kriteria dan persyaratan yang berlaku. Pertama dan paling utama yaitu anggota Kube ini masuk dalam data kemiskinan Kabupaten Bintan. Kemudian sudah menikah, berusia produktif, domisili berdekatan antar anggota, serta memiliki embrio maupun bakat usaha tertentu yang akan dikembangkan,” jelas Jenny di sela-sela kegiatan Bimbingan Pemantapan bagi Penerima Bantuan Kube 2016-2017 di Aula Kantor Camat Seri Kuala Lobam, Jumat (29/12).

Pembicara dalam kegiatan yang dihadiri oleh 220 perwakilan Kube ini yaitu Kepala Dinas KUUP Bintan, Dian Nusa. Dana bantuan yang diterima baik Kube maupun Usaha Ekonomi Produktif (UEP) sebesar Rp 2 juta per kepala keluarga, lanjut Jenny disesuaikan dengan jumlah anggota Kubenya.

Nah, pola mekanisme kegiatan adalah berkelompok dalam melaksanakan usaha bersama-sama dengan komitmen untuk peningkatan kesejahteraan semua anggota Kube.

Sementara itu, Kasi PFM Roro Novia menambahkan, kepada Kube dan UEP penerima bantuan selain diberikan sosialisasi sebelum dana bantuan turun juga diberikan pelatihan untuk bisa mengembangkan potensi diri demi meningkatkan kualitas dan kuauntitas produk. “Membangun jejaring dengan dinas instansi teknis terkait dengan bersinergi melakukan pembinaan seperti dengan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Prindustrian dan Perdagangan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pertanian dan Peternakan serta Tim Penggerak PKK Kabupaten Bintan,” tekan Roro.

Diharapkan dengan pembinaan dan kerja sama yang melibatkan dinas lain dapat lebih efektif dalam meningkatkan manajemen pengelolaan usaha Kube dan UEP.
Untuk tahun anggaran 2018 nanti, Pemerintah Kabupaten Bintan lewat Dinas Sosial Kabupaten Bintan mentargetkan tumbuhnya atau terbentuknya 75 Kube/750 KPM untuk wilayah perdesaan maupun perkotaan (kelurahan).

Selain itu sebagai langkah persiapan Kabupaten Bintan untuk penyaluran bantuan pangan non tunai (BPNT) beras sejahtera (Rastra) akan dibentuk 4 Kube jasa E-Warong wilayah perkotaan yang akan menjadi penyalur bantuan beras sejahtera. “Sumber dana penumbuhan Kube-Kube di Kabupaten Bintan ini adalah dana APBN Kementerian Sosial RI baik langsung maupun dana dekonsentrasi yang totalnya senilai Rp 1,62 miliar,” jelas Roro Novi. (jos)