BPKP Dorong Penguatan Sinergi APIP dan APH untuk Cegah Korupsi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

Tanjungpinang, 22 September 2026 — Pencegahan tindak pidana korupsi tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi merupakan bagian dari upaya bersama dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan berintegritas. Penguatan sinergi antara Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) menjadi salah satu langkah penting dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih dan terpercaya.

Pesan tersebut mengemuka dalam kegiatan Sosialisasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 yang dilaksanakan pada Selasa, 22 September 2026 di Trans Convention Center Tanjungpinang.

Dalam materi yang disampaikan, ditekankan bahwa APIP dan APH memiliki peran yang berbeda namun saling melengkapi. APIP berperan dalam pengawasan intern dan pencegahan melalui penguatan tata kelola, pengendalian internal serta identifikasi dan pengelolaan risiko. Sementara itu, APH memiliki peran dalam penegakan hukum terhadap dugaan tindak pidana.

Sinergi tersebut diperlukan agar upaya pencegahan dapat dilakukan sejak dini, sekaligus memastikan setiap indikasi permasalahan ditangani melalui mekanisme dan kewenangan yang tepat.

Penguatan koordinasi juga menjadi bagian penting dalam penanganan laporan atau pengaduan. Melalui komunikasi dan koordinasi yang baik, APIP dan APH dapat membangun kesamaan persepsi, memperjelas ruang lingkup kewenangan masing-masing serta memastikan tindak lanjut dilakukan secara proporsional dan akuntabel.

Dalam konteks pemerintahan daerah, penguatan pengendalian internal menjadi salah satu fondasi penting. Setiap perangkat daerah perlu memastikan bahwa proses perencanaan, pelaksanaan kegiatan, pengelolaan anggaran hingga pelaporan telah didukung dengan sistem pengendalian yang memadai.

Sinergi APIP dan APH pada akhirnya bukan hanya berbicara mengenai penanganan permasalahan setelah terjadi, tetapi juga bagaimana membangun sistem yang mampu memberikan peringatan dini terhadap potensi penyimpangan.

Melalui kegiatan sosialisasi ini, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau diharapkan semakin memperkuat komitmen bersama untuk membangun budaya integritas, meningkatkan kualitas pengawasan dan memastikan setiap program pembangunan dilaksanakan secara efektif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.