Inspektorat Daerah terdiri atas:

a. Sekretariat;

Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi dan penyusunaan rencana, program, anggaran, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan, kerumahtanggaan, barang milik Negara/Daerah, arsip dan dokumentasi, serta membantu Kepala perangkat daerah mengkoordinasikan Bidang- Bidang.

Dalam melaksanakan tugas Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan terkait perencanaan, evaluasi dan pelaporan, umum, kepegawaian, keuangan

2. mengkoordinir pelaksanaan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi perangkat daerah

3. penyusunan bahan dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan dan jangka menengah;

4. penyusunan bahan Laporan evaluasi dokumen perencanaan dan penganggaran bulanan, triwulan, semester dan tahunan;

5. pelaksanaan pengelolaan administrasi dokumen tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi, Inspektorat Jendral Kementerian Dalam Negeri/ Kementerian Teknis Lainnya BPKP dan BPK;

6. pelaksanaan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan inspektorat daerah provinsi, Inspektorat Jendral Kementerian Dalam Negeri/ Kementerian Teknis Lainnya BPKP dan BPK;

7. penyiapan laporan per semester perkembangan tindak lanjut hasil pengawasan inspektorat daerah provinsi, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri/Kementerian Teknis Lainnya dan BPK untuk dilaporkan kepada Gubernur;

8. pelaksanaan implementasi akuntabilitas kinerja dan Reformasi Birokrasi perangkat daerah;

9. penyusunan dan penilaian Tingkat Kematangan Perangkat Daerah;

10. penyusunan dan evaluasi kelembagaan perangkat daerah; dan

11. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan;

Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas pokok melakukan pengelolaan administrasi umum, administrasi kepegawaian, pengembangan sumber daya manusia, rumah tangga perlengkapan, dan evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara serta administrasi keuangan.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

1. pelaksanaan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, dan pengadministrasian umum;

2. pelaksanaan pengelolaan laporan hasil pengawasan yang meliputi penomoran, penggandaan, distribusi dan penyimpanan;

3. pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan, kehumasan, rumah tangga;

4. pelaksanaan inventarisasi dan pengelolaan aset atau kekayaan milik daerah dilingkungan Inspektorat mulai dari rencana kebutuhan, pengadaan, penomoran inventaris, penyimpanan, pendistribusian, penggunaan, perawatan serta inventaris ruangan.

5. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan pegawai inspektorat daerah;

6. penyiapan bahan penyusunan analisis kepegawaian inspektorat daerah;

7. pelaksanaan verifikasi dan pertanggungjawaban keuangan inspektorat daerah;

8. penyusunan Laporan keuangan bulanan, triwulan, semester dan tahunan inspektorat daerah;

9. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan inspektorat daerah;

10. penyusunan bahan pelaporan keuangan inspektorat daerah;

11. penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, peta jabatan, informasi faktor jabatan dan standar kompetensi jabatan terhadap seluruh jabatan;

12. penyusunan job description seluruh jabatan di lingkungan unit organisasi; dan

13. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

c. Inspektur Pembantu I;

Inspektur Pembantu I mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota wilayah I.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektur Pembantu I menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan rencana operasional di lingkungan Inspektur Pembantu I;

2. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan;

3. pelaksanaan supervise dan reviu atas draft laporan hasil pengawasan;

4. pelaksanaan pendampingan dan asistensi pada perangkat daerah wilayah I;

5. penyusunan kebijakan teknis di bidang pengawasan;

6. pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau; dan

7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

d. Inspektur Pembantu II;

Inspektur Pembantu II mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota wilayah II.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektur Pembantu II menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan rencana operasional di lingkungan Inspektur Pembantu II;

2. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan;

3. pelaksanaan supervise dan reviu atas draft laporan hasil pengawasan;

4. pelaksanaan pendampingan dan asistensi pada perangkat daerah wilayah II;

5. penyusunan kebijakan teknis di bidang pengawasan;

6. pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau; dan

7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

e. Inspektur Pembantu III;

Inspektur Pembantu III mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Wilayah III.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu III menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan rencana operasional di lingkungan Inspektur Pembantu III;

2. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kegiatan pengawasan keuangan pemerintah daerah;

3. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan;

4. pelaksanaan supervise dan reviu atas draft laporan hasil pengawasan;

5. pelaksanaan pendampingan dan asistensi pada perangkat daerah wilayah III;

6. penyusunan kebijakan teknis bidang pengawasan;

7. pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan inspektorat daerah provinsi kepulauan riau; dan

8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

f. Inspektur Pembantu IV;

Inspektur Pembantu IV mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pengawasan, investigasi dan pemeriksaan untuk tujuan tertentu maupun berdasarkan pengaduan masyarakat dan permintaan instansi lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu IV menyelenggarakan fungsi:

1. pelaksanaan perencanaan pengawasan kasus/ khusus/investigasi dan penanganan laporan pengaduan masyarakat;

2. pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat;

3. pelaksanaan pengawasan dengan Tujuan Tertentu/Pemeriksaan Khusus Kasus Pengaduan Masyarakat/Audit Investigasi/Perhitungan Kerugian Negara/Daerah;

4. pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan;

5. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;

6. pelaksanaan koordinasi penanganan kasus/khusus/investigasi dengan pihak Aparat Penegak Hukum, APIP dan organisasi perangkat daerah terkait; dan

7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

g. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.