Cegah Sebelum Menjadi Perkara, Kejati Kepri Ingatkan Pentingnya Memahami Kewenangan dan Risiko

Tanjungpinang, 22 September 2026 — Tindak pidana korupsi tidak selalu bermula dari tindakan mengambil uang negara. Penyalahgunaan kewenangan, suap dan gratifikasi, konflik kepentingan, kegiatan atau pembayaran fiktif, manipulasi pengadaan hingga pemalsuan dokumen juga dapat menjadi bentuk tindakan yang berindikasi korupsi.

Pemahaman terhadap berbagai potensi risiko tersebut menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintahan daerah.

Hal tersebut disampaikan Dr. Diah Yuliastuti, S.H., M.H., Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, dalam kegiatan Sosialisasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026, yang berlangsung pada Selasa, 22 September 2026 di Trans Convention Center Tanjungpinang.

Dalam paparannya bertajuk “Penguatan Sinergitas APIP dan APH dalam Mendorong Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Transparan, Akuntabel dan Bebas Korupsi”, ditekankan bahwa kewenangan pemerintah harus digunakan untuk kepentingan publik. Pengelolaan anggaran pemerintah juga merupakan amanah masyarakat yang harus dilaksanakan secara bertanggung jawab.

Pencegahan korupsi menjadi penting karena dampaknya tidak hanya berkaitan dengan kerugian keuangan negara atau daerah. Praktik korupsi juga dapat menghambat pelayanan publik, mengurangi efektivitas pembangunan dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Salah satu perhatian utama dalam materi tersebut adalah mengenali kapan risiko administratif dapat berkembang menjadi risiko pidana. Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian antara lain adanya unsur kesengajaan atau niat jahat, adanya pihak yang memperoleh keuntungan atau imbalan, hubungan sebab akibat antara pengelolaan dengan dugaan kerugian keuangan negara/daerah, adanya personalisasi serta bukti yang sah mengenai kerugian keuangan negara, dan keputusan atau kebijakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Berbagai area pemerintahan juga perlu mendapat perhatian dalam upaya pencegahan, antara lain pengelolaan anggaran, bantuan sosial dan hibah, perizinan dan pelayanan publik serta pengadaan barang dan jasa. Modus yang perlu diwaspadai mencakup suap dan gratifikasi, mark up, pengadaan fiktif, konflik kepentingan, pemotongan atau pungutan, laporan atau dokumen fiktif, penggelapan serta cash back atau fee.

Untuk memperkuat pencegahan, APIP memiliki peran sebagai early warning system melalui pengawasan internal, review perencanaan dan anggaran, audit, identifikasi konflik kepentingan, pemeriksaan dan evaluasi serta pemantauan penyelesaian temuan.

Sementara itu, Kejaksaan memiliki peran dalam intelijen penegakan hukum, pencegahan tindak pidana, pengamanan pembangunan sesuai kewenangan, penerangan dan penyuluhan hukum, bantuan serta pertimbangan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara, pemulihan aset serta penegakan hukum apabila unsur dan bukti tindak pidana terpenuhi.

Sinergi kedua institusi tersebut menjadi bagian penting dalam membangun lingkungan pemerintahan yang mampu mengenali dan mengelola risiko sejak awal. Pertukaran informasi sesuai kewenangan, koordinasi penanganan pengaduan masyarakat, pencegahan pada area berisiko tinggi, penguatan pemahaman hukum ASN dan penguatan sistem pengendalian internal menjadi langkah yang dapat dilakukan secara bersama.

Pesan yang sangat relevan bagi setiap pejabat pemerintah adalah pentingnya melakukan “check and recheck” sebelum mengambil keputusan: Apa kewenangan saya? Apa dasar hukumnya? Apa tujuan keputusannya? Apakah prosedurnya benar? Apakah terdapat konflik kepentingan? Dan apakah keputusan tersebut dapat dipertanggungjawabkan?

Dengan membangun kehati-hatian dalam setiap proses pengambilan keputusan, memperkuat komunikasi dengan APIP dan memahami risiko dalam pelaksanaan tugas, pencegahan dapat dilakukan sebelum sebuah permasalahan berkembang menjadi perkara.