Komitmen Wujudkan Governance Bersih, Pemprov Kepri Gelar Sosialisasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Tahun 2026

TANJUNGPINANG – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) terus memperkuat komitmennya dalam menghadirkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Hal ini diwujudkan melalui digelarnya acara Sosialisasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 yang berlangsung di Trans Convention Center Tanjungpinang, Selasa (22/9/2026).

Kegiatan strategis ini dibuka secara resmi oleh Gubernur Kepulauan Riau, H. Ansar Ahmad, S.E., M.M., yang dalam hal ini diwakilkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Misni, S.K.M., M.Si. Acara ini mengusung tema "Penguatan Sinergitas APIP dan APH dalam Mendorong Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Transparan, Akuntabel, dan Bebas Korupsi".

Turut hadir sebagai narasumber dan memberikan penguatan antara lain Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, Dr. Diah Yuliastuti, S.H., M.H.; Auditor Ahli Madya Perwakilan BPKP Provinsi Kepri, Dr. Mindarto Totok Oktaruna; serta Aspidsus Kejati Kepri, Ismail Fahmi, S.H., M.H., M.Kn., bersama jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemprov Kepri.

Menjadikan Pencegahan Korupsi sebagai Budaya Kerja

Membacakan sambutan tertulis Gubernur Kepulauan Riau, Sekdaprov Kepri Misni menyampaikan pesan mendalam terkait pentingnya menjaga integritas aparatur dalam mengelola setiap Rupiah APBD demi kesejahteraan masyarakat.

Berikut adalah intisari poin penting dari Sambutan Gubernur Kepulauan Riau:

1. Sinergitas Harmonis APIP dan APH:

   Hubungan antara Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) harus terus diperkuat secara profesional dan proporsional. APIP berperan aktif pada fungsi pencegahan (assurance, konsultasi, dan pengawasan internal), sementara APH menjalankan fungsi penegakan hukum. Kedua elemen ini harus saling menguatkan untuk membangun ekosistem pencegahan korupsi yang efektif.

2. Pengendalian Internal Sejak dari Perangkat Daerah:

   Sistem pengendalian bukan hanya tugas Inspektorat semata. Kepala Perangkat Daerah dituntut menjadi benteng pertama pengendalian di unit kerjanya masing-masing, memahami potensi risiko sejak dari perencanaan, penganggaran, hingga pertanggungjawaban. Pencegahan korupsi harus menjadi budaya kerja sehari-hari, bukan sekadar reaksi saat ada pemeriksaan.

3. Penerjemahan Kebijakan Nasional Asta Cita:

   Upaya pencegahan korupsi di Provinsi Kepri merupakan wujud nyata dukungan terhadap arah kebijakan nasional sebagaimana tertuang dalam Asta Cita Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Setiap program daerah wajib membawa manfaat nyata, berkeadilan, dan tepat sasaran bagi masyarakat.

4. Bukan Sekadar Seremonial:

   Gubernur menekankan agar kegiatan sosialisasi ini tidak hanya menjadi agenda seremonial belaka. Seluruh peserta diminta untuk benar-benar memahami, menerapkan, mengenali risiko, serta menindaklanjuti setiap rekomendasi pengawasan di lingkungan kerjanya.

"Pemerintahan yang bersih bukan dibangun oleh satu orang, melainkan dibangun oleh sistem yang kuat dan aparatur yang berintegritas," tegas Sekdaprov Misni saat membacakan amanat Gubernur.

Melalui pelaksanaan sosialisasi ini, Pemprov Kepri berharap seluruh jajaran aparatur makin responsif, transparan, dan saling menjaga integritas demi mewujudkan Kepulauan Riau yang maju, berkeadilan, dan berdaya saing.