Sinergitas APIP dan APH Diperkuat, Dorong Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Transparan dan Akuntabel

Tanjungpinang, 22 September 2026 — Pengawasan yang efektif membutuhkan sinergi. Ketika Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) mampu bekerja secara terkoordinasi sesuai kewenangannya, upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dapat dilakukan secara lebih terarah, proporsional dan akuntabel.

Hal tersebut menjadi salah satu pokok materi yang disampaikan Ismail Fahmi, S.H., M.H., M.Kn., Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, dalam kegiatan Sosialisasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026, Selasa, 22 September 2026, di Trans Convention Center Tanjungpinang.

Dalam paparannya mengenai “Penguatan Sinergitas APIP dan APH dalam Mendorong Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Transparan, Akuntabel, dan Bebas Korupsi”, disampaikan bahwa tantangan pemberantasan korupsi membutuhkan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga pada perbaikan tata kelola pemerintahan.

Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah bagaimana menangani laporan atau pengaduan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah secara tepat. Koordinasi APIP dan APH diperlukan agar setiap laporan dapat ditelaah berdasarkan sifat dan substansinya, sehingga permasalahan administratif dapat ditangani melalui mekanisme pengawasan dan pembinaan, sedangkan indikasi tindak pidana dapat dikoordinasikan sesuai kewenangan aparat penegak hukum.

Dalam materi tersebut juga ditekankan pentingnya prinsip independensi, transparansi, akuntabilitas dan proporsionalitas dalam koordinasi APIP dan APH. Prinsip tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa setiap permasalahan ditangani secara objektif dengan tetap menghormati kewenangan masing-masing lembaga.

Mekanisme koordinasi dapat dimulai dari klarifikasi awal oleh APIP, dilanjutkan dengan analisis dan rekomendasi bersama, rapat koordinasi, tindak lanjut sesuai kewenangan serta monitoring dan evaluasi. Pola tersebut diharapkan dapat memperkuat efektivitas pengawasan sekaligus menghindari terjadinya tumpang tindih dalam penanganan laporan.

Selain aspek koordinasi, materi juga menyoroti pentingnya memahami perkembangan hukum dalam penanganan tindak pidana korupsi, termasuk perubahan dalam hukum pidana nasional dan hukum acara pidana. Perubahan tersebut perlu dipahami secara komprehensif oleh aparat dan pemangku kepentingan agar penanganan perkara dapat dilakukan secara tepat.

Dalam konteks daerah, penanganan permasalahan juga perlu memperhatikan ketepatan kasus, momentum, tim, strategi pengungkapan, tindakan serta aspek yuridis. Di sisi lain, penindakan perlu diikuti dengan upaya perbaikan tata kelola dan pemulihan kerugian keuangan negara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pemberantasan korupsi.

Pesan penting dari paparan tersebut adalah bahwa pemerintahan yang bersih tidak dibangun hanya melalui penindakan setelah pelanggaran terjadi. Pemerintahan yang bersih dibangun melalui pengawasan yang kuat, koordinasi yang efektif, administrasi yang tertib, kepatuhan terhadap ketentuan serta komitmen bersama untuk menjaga integritas.